Categories: METROPOLIS

Pelayanan di Rumah Sakit  Tak Boleh Terganggu

RSUD Jayapura Launching Loket Pengaduan

JAYAPURA – Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tak boleh terganggu atau bermasalah, terlebih bila ada kaitannya dengan hak pasien atau pun hak masyarakat.

Hal itu disampaikan Direktur RSUD Jayapura, drg Aloysius Giyai, MKes  usai melaunching loket pemberian informasi dan penanganan pengaduan RSUD Jayapura di RS Jayapura, Jumat (29/9).

“Rumah Sakit Jayapura telah berinovasi, per 1 Juni 2023. Kami membentuk tim yang namanya Tim Penanganan Pengaduan dan Keluhan Pasien (TP2KP) di RSUD Jayapura, dan ini sudah jalan,” kata  Aloysius kepada wartawan.

Menurut Aloysius, tim ini sudah jalan dan setelah 3,5 bulan, dengan dilaunchingnya loket pemberian informasi dan penanganan pengaduan RSUD Jayapura di RS Jayapura, maka akan dikonekkan dalam hal pemberian informasi dan penanganan pengaduan peningkatan mutu layanan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS.

“Ini sangat bagus, meski rakyat Papua sudah Universal Health Coverage (UHC). Namun,  dalam UHC itu sifatnya paket pembiayaan yang ditanggung oleh pasien dan keluarga, di sinilah rakyat Papua yang tidak mampu maka dengan adanya informasi dan pengaduan ini akan kita cari solusinya,” terangnya.

Aloysius Giyai mengaku jika tiga bulan terakhir, pihaknya sudah mulai merespon seluruh informasi dan pegaduan masyarakat.

“Kami sudah memulainya, termasuk pengawasan dalam hal obat-obatan, baik itu pada pasien umum maupun pasien peserta BPJS,” ucapnya.

Dengan dilaunchingnya loket pemberian informasi dan penanganan pengaduan RSUD Jayapura di RS Jayapura, Aloysius berharap dapat berjalan dengan baik. Tidak sebatas dilaunching begitu saja.

  “Rumah sakit kami sudah digitalisasi, sehingga ini cukup mempermudah. Contohnya di instalasi Farmasi, dulunya manual namun sekarang sudah digitalisasi. Dengan begitu dalam satu hari kita sudah bisa lihat obat keluar masuk,” ungkapnya.

   Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame menyampaikan, dengan dilaunchingnya loket pemberian informasi dan penanganan pengaduan RSUD Jayapura di RS Jayapura, maka apa yang menjadi keinginan masyarakat terjawab.

   “Melalui ini, masyarakat mengerti alur pelayanan BPJS. Selain itu, masyarakat juga menjadi tahu hak dan kewajibannya. Kita juga bisa mengawasi para petugas kesehatan,  supaya dalam pelayanan mereka melakukan dengan hati hati,” ucap Robby.

Disinggung e-KTP menjadi persoalan utama dalam pelayanan pasien BPJS, Robby menyatakan semua  penduduk Papua sudah terinput dalam sistim BPJS. Sehingga sampai hari ini hampir 29 kabupaten/kota sudah ada haknya.

  “Yang terpenting, saat datang berobat membawa KTP lalu cek nomornya,” pungkasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Deny Jermy Eka Putra Mase menjelaskan fungsi dari loket tersebut selain untuk memberikan informasi terkait sistem penggunaan kartu JKN, tapi juga untuk menerima aspiriasi masyarakat, atas setiap kendala yang mereka dapatkan pada saat berobat ke RSUD Jayapura.

   “Nanti petugas kami dari BPJS akan standby di Loket informasi ini, bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi maupun mencari tau informasi tentang pelayanan BPJS, silahkan langsung sampaikan kepada petugas yang ada di Loket, di Ruang Loby RSUD Jayapura,” kata Deputi BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Deny Jermy.

  Deny Jermy mengharapkan dengan adanya loket informasi dan pengaduan tersebut mampu memberikan komtribusi pada peningkatan pelayanan bagi peserta BPJS di RSUD Jayapura

“Loket ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak juni lalu, hanya saja peresmiannya baru bulan ini (September red), semoga dengan ini, pelayanan di RSUD Jayapura akan semakin lebih baik, pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat akan semakin lebih baik,” harapnya. (fia/rel/tri)

Juna Cepos

Recent Posts

Temuan Pemborosan Anggaran Jadi Perhatian DPRP di APBD Perubahan

   Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing…

38 minutes ago

DPR Kota Jayapura Tetapkan 12 Raperda Dibahas Tahun Ini

  Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…

2 hours ago

Mantan Bendahara Bunda PAUD Papsel Divonis 4 Tahun Penjara

Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut  lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…

3 hours ago

Pergaulan Bebas dan Faktor Ekonomi Jadi Penyebab 1000 Lebih Anak Berhenti Sekolah

  Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…

4 hours ago

Stok Obat Menipis, Pelayanan Puskesmas Mopah Baru Terancam Terganggu

Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…

5 hours ago

Kemarau Panjang di Papua Pegunungan, Sejumlah Sumur Bor Milik Warga Mulai Mengering

Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…

6 hours ago