

Menjelang penerimaan peserta didik baru di sejumlah sekolah, banyak orang tua mengeluh terkait biaya masuk yang cukup mahal. Tampak sejumlah anak SD mengikuti ujian bebeapa waktu lalu. (foto:Dok/Cepos)
JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyebut bahwa dari hasil resesnya di beberapa titik di Kota Jayapura ia menyimpulkan bahwa tak sedikit warga yang mengeluh terkait mahalnya biaya pendidikan. Mulai dari biaya masuk sekolah dari SD menuju SMP dan dari SMP menuju SMA.
Keluhan ini kemudian dibahas dan dievaluasi dan menurut Jhony seharusnya biaya pendidikan di Jayapura bisa digratiskan. Hal tersebut bukan tanpa dasar, dimana Jhony menyebut APBD Kota Jayapura bisa menutupi semua biaya yang dikeluhkan tersebut.
“Harusnya bisa sih. Dananya ada kok dan jangan bilang tidak cukup. Dana itu ada,” beber Jhony mengomentari hasil resesnya saat ditemui di Swisbell Hotel, Senin (28/5).
Ia mendengar untuk sekali masuk mendaftar sekolah baru angkanya bisa mencapai jutaan. Mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. Inipun jika hanya memiliki satu anak tentu masih bisa diusahakan. Bila lebih dari satu itulah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi ekonomi keluarga.
“Kalau anak hanya 1 mungkin bisa dicari uang Rp 2 hingga 3 juta. Tapi bagaimana jika anaknya tiga hingga empat dan semua masuk bersamaan? Ini tentu sangat memberatkan dan bisa jadi ada yang memilih menunda memasukkan hingga berpengaruh pada usia sekolah nantinya,” katanya.
“Saya agak miris mendengar ini dan saya pikir harusnya ini sudah bisa dipecahkan. Ngapain setiap lima tahun saat Pemilu itu meneriakkan pendidikan gratis jika tidak bisa direalisasikan,” bebernya.
Jhony sendiri menganggap ada satu tantangan yang harus diselesaikan terkait biaya pendidikan ke depan. “Selain biaya pendidikan saya pikir pakaian hingga pelayanan bus bagi anak sekolah sebenarnya bisa dilakukan tapi ini menjadi PR bagi saya untuk ikut memikirkan bagaimana solusinya tapi sekali lagi harusnya biaya pendidikan itu bisa digratiskan,” tutupnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…