

ASN di lingkungan Pemprov diharapkant etap netral, terutama menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. (foto: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November mendatang.
Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya, menyampaikan bahwa ASN harus memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat.
“Bagi ASN yang ketahuan tidak netral akan diberikan surat teguran lewat Inspektorat Provinsi Papua,” ucap Marthen Kogoya, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (26/6).
Marthen pun meminta masyarakat tidak sungkan untuk melapor jika menemukan atau mengetahui ada ASN yang secara terang terangan mendukung salah satu pasangan calon.
“Misalnya ASN bersangkutan ditemukan dalam satu tim sukses dan aktif dalam kegiatan kegiatan kampanye, yang bersangkutan bisa dilaporkan ke BKD disertakan dengan dokumen dan bukti yang lengkap,” kata Marthen.
Lanjut Marthen, ketika ada laporan yang masuk disertakan dengan bukti dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya BKD akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan memanggil yang bersangkutan.
“Dalam pemanggilan itu kami akan berikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada yang bersangkutan agar tidak terlibat secara aktif dalam politik praktis. Sebab itu sudah diatur mekanismenya dan jika tidak mendengar maka ada sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan UU ASN,” tegasnya.
Marthen ingatkan ASN, Penjabat Bupati ataupun Pj Walikota terlibat secara diam diam mendukung salah satu Paslon.
“Penjabat Bupati maupun Pj Walikota harus menjaga netralitas ASN dan mengfasilitasi semua partai politik agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada,” tegasnya.
Adapun Pj Bupati maupun Pj Walikota harus menyukseskan agenda nasional ini dengan mengfasilitasi semua baik KPU selaku penyelenggara, Bawaslu termasuk partai politik. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…