Categories: METROPOLIS

Korupsi Dana BOS SMA Negeri 4, Masuk Putusan Sela

JAYAPURA – Perkara tindak pidana korupsi penggelapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada SMA Negeri 4 Kota Jayapura Tahun Anggaran 2024 dengan terdakwa PM, tengah memasuki sidang ke-3 di pengadilan Negeri (PN) Jayapura. Terakhir pada, 22 April 2026, sidang digelar di PN Jayapura dengan agenda mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), dimana sebelumnya pada, 19 April 2026 kuasa hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan terhadap dakwaan yang dibacakan oleh JPU pada, 8 April 2026.

Juru bicara (Jubir) PN Jayapura, Rahmat Selang, S.H., M.H mengatakan pada sidang pertama kali digelar, 8 April 2026 dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yang kemudian pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dan tanggapan dari jaksa. Sidang akan kembali dilanjutkan pada, 29 April 2026 dengan agenda pembacaan sela dari majelis hakim pengadilan negeri Jayapura.

“Agenda selanjutnya putusan sela pada, 29 April 2026. Putusan itu dilakukan oleh majelis hakim karena ada perlawanan dari advokat terdakwa sehingga majelis hakim melakukan putusan sela. Artinya keberatan advokat tidak dapat diterima,” kata Rahmat Selang kepada Cenderawasih Pos, di Pengadilan Negeri Jayapura, Jumat (24/4).

Lanjut Rahmat menjelaskan putusan sela atau putusan sementara yang dijatuhkan hakim sebelum putusan akhir, bertujuan mempermudah atau mengatur jalannya pemeriksaan perkara. Putusan ini tidak menyentuh pokok perkara, melainkan merespons masalah prosedural seperti eksepsi (keberatan).

“Sudah tiga kali digelar, sidang pertama itu pembacaan dakwaan, karena ada perlawanan dari advokat terdakwa lalu ditunda ke 19 April 2026 dengan agenda pembelaan dari advokat terdakwa. Sidang berikutnya, tanggal 22 April 2026 dengan agenda tanggapan dari penuntut umum, lalu pada 29 April 2026 mendatang akan ada putusan sela,” beber Rahmat.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Perkuat Pengawasan Telur Anpu, Pemprov Siapkan  Surat Edaran Baru

Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…

11 minutes ago

RDP Panja Pelayanan Publik Tak Dihadiri Pihak DLHK

   Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…

1 hour ago

Realisasi Fisik PUPR Papua Hampir 70 Persen

  Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…

2 hours ago

500 Kendaraan Terjaring Operasi Patuh DLHK

  Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja…

3 hours ago

Akhiri Antrean BBM, DPRP Beri Deadline Pertamina

DPR Papua memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga…

4 hours ago

Bunda PAUD Dorong Gerakan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah

  Bunda PAUD Kota Jayapura, Nerlince Wamuar Rollo, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jayapura, Balai…

5 hours ago