

Sarles Brabar (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua memperkuat langkah penanganan stunting dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan memastikan intervensi dilakukan berdasarkan data yang akurat hingga tingkat keluarga.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, dengan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di Kantor Gubernur Papua, Rabu (19/8).
Sarles mengatakan evaluasi program menjadi penting untuk memastikan penanganan stunting berjalan lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran. Koordinasi juga diperkuat dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, serta berbagai mitra pembangunan.
“Gubernur memiliki perhatian terhadap program kolaborasi dalam penanganan stunting. Karena itu, berbagai kebijakan dan perkembangan program perlu segera dilaporkan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih cepat dan terarah,” kata Sarles.
Menurutnya, salah satu hal yang harus segera dibenahi adalah penyamaan data antara BKKBN dan Dinas Kesehatan. Perbedaan data berpotensi menghambat pemerintah dalam menentukan sasaran dan bentuk intervensi yang tepat.
Page: 1 2
ksi penyerangan terhadap patroli besar dari Polres Jayawijaya sekaligus melakukan perusakan dan pembakaran terhadap beberapa…
Kebakaran lahan mulai terpantau sejak Jumat pagi di sejumlah lahan perkebunan milik warga yang berada…
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua, sedang menyiapkan aturan perdasus perlindungan Cenderawasih dan…
Pesawat yang sudah mendapatkan izin khusus tidak terpaku pada satu wilayah.Jika kondisi kebakaran berubah dan…
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan, pertemuan tersebut merupakan langkah positif untuk…
Data BPS juga menunjukkan adanya ketimpangan berdasarkan tingkat pendidikan dan gender. Pekerja lulusan D4 hingga…