

Sarles Brabar (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua memperkuat langkah penanganan stunting dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan memastikan intervensi dilakukan berdasarkan data yang akurat hingga tingkat keluarga.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, dengan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di Kantor Gubernur Papua, Rabu (19/8).
Sarles mengatakan evaluasi program menjadi penting untuk memastikan penanganan stunting berjalan lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran. Koordinasi juga diperkuat dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, serta berbagai mitra pembangunan.
“Gubernur memiliki perhatian terhadap program kolaborasi dalam penanganan stunting. Karena itu, berbagai kebijakan dan perkembangan program perlu segera dilaporkan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih cepat dan terarah,” kata Sarles.
Menurutnya, salah satu hal yang harus segera dibenahi adalah penyamaan data antara BKKBN dan Dinas Kesehatan. Perbedaan data berpotensi menghambat pemerintah dalam menentukan sasaran dan bentuk intervensi yang tepat.
Page: 1 2
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Melke Mentang, S.H. menyatakan pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk memastikan…
Kapolres Mimika, AKBP Alfredo A. Rumbiak, menyatakan aparat keamanan terus mengawal situasi di lapangan agar…
Pelatihan ini digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Keerom dan melibatkan operator…
Cukup banyak warga korban kebakaran yang menempatinya. Sebagian besar adalah warga yang masih berkeluarga,…
Insiden berdarah di Bundaran Petrosea itu menimpa dua orang pelajar. Kedua korban mengalami luka tembak…
Merespon terkait dengan putusan MK tersebut Pengamat Kebijakan Publik sekaligus akademisi, Dr. Methodius Kossay, S.H.,…