

Pj Gubernur Ramses Limbong (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut program kegiatan dan daya serap anggaran hingga saat ini tak ada masalah. “Kita merealisasikan anggaran secara berproses dan kita evaluasi setiap semester yang dilaporkan langsung ke Kementerian Dalam Negeri untuk daya serap kita,” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos, Kamis (22/8).
Gubernur mengklaim daya serap saat ini kurang lebih 50 persen dan tidak ada masalah. Bahkan sekarang sedang diusulkan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Jika itu sudah turun maka kita langsung aksi, khususnya kita harapkan tahun 2024 akhir seluruh program bisa tercapai,” kata Gubernur usai melakukan pertemuan dengan MRP di Kantor MRP.
Adapun yang menjadi perhatian serius dari Gubernur adalah kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Soal ASN ini harus kita siapkan alokasi anggarannya dan itu menjadi prioritas kita, baik Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji, tunjangan maupun lainnya,” ujarnya.
Prioritas lainnya lanjut Gubernur seperti hal-hal yang mendesak dalam tugas. “Yang menjadi point dan prioritas adalah output dan outcome yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat selain belanja modal maupun belanja barang,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengimbau masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov segera memperhatikan target serapan angaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Terlebih kemarin sudah dilakukan penetapan anggaran perubahan 2024, otomatis juga harus memperhatikan target-target sesuai waktu yang tersisa, tanpa mengesampingkan mutu dan kualitas pekerjaan itu sendiri,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil…