

Kepala Dinas Pangan Papua Sri Utami (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua Sri Utami mengakui koordinasi pengelolaan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025 diketahui belum berjalan optimal. Kondisi ini menurutnya sangat berdampak pada pengawasan keamanan pangan.
Dikatakan, pihaknya memiliki tugas pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Namun, koordinasi dengan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama ini belum berjalan maksimal.
“Kami berharap pertemuan koordinasi dapat membuka komunikasi yang selama ini belum berjalan baik. Koordinasi ini penting untuk menjamin bahan pangan yang digunakan aman dan layak konsumsi,” ucap Sri Utami di Abepura, Kamis (22/1).
Menurutnya, Dinas Pangan perlu turun langsung ke dapur MBG. Pengecekan dilakukan terhadap sarana penyimpanan, higiene dan sanitasi. Seperti freezer, kulkas dan sebagainya.
Ia menambahkan pengawasan juga mencakup bahan pangan segar. Sayur, buah, daging, dan telur perlu dipastikan aman dari bahan berbahaya. Lanjut Sri menyebut pengawasan keamanan pangan merupakan tugas dinas.
Page: 1 2
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…
Aiptu Yunus Maturutty menjelaskan, awalnya pelaku diduga melakukan persetubuhan atau rudakpaksa terhadap korban sesuai laporan…
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey mengatakan, kasus terbaru terjadi pada 16 Desember 2025.…
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan belum mendapatkan data terakhir sudah berapa sekolah yang telah…
Ardhiana mengatakan, keempat ekor burung tersebut diangkut secara ilegal dan tidak diketahui identitas pemiliknya. Ia…
Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan…