

Para siswa SMP YPK Diaspora Kotaraja dalam sedang menikmati MBG, Jumat (17/10). (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kemungkinan dikelola oleh sekolah mulai mencuat di permukaan. Peluang MBG akan melibatkan sekolah yang siap menyelenggarakan penyediaan makanan secara mandiri melalui konsep school kitchen ini di sambut baik oleh guru-guru.
Adapun informasi tersebut diketahui masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan.
Di Kota Jayapura tak sedikit sekolah menyambut baik jika program tersebut dikelola sekolah. Beberapa diantaranya Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPK St. Paulus Abepura dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kotaraja.
Kepada Cenderawasih Pos, Kepsek SMP YPPK St Paulus Abepura Maria Noviyanti Widiastuti, S. Pd mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan langkah yang tepat. Namun bukan untuk menambah beban pekerjaan para guru dan biarkan sekolah yang akan mencari dapurnya sendiri.
“Kalau menurut saya, ini tepat, tapi tetap nanti sekolah yang akan mencari dapur yang bisa dipercaya untuk memasak. Karena Tidak mungkin guru-guru ditambahkan tugasnya untuk ikut memasak lagi,” kata Noviyanti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/10).
Selain itu, tak kalah penting menurut Noviyanti adalah dipercaya sepenuhnya kepada orang tua murid untuk mengelolanya sesuai dengan budget MBG. “Tapi menurut saya langkah yang paling tepat lagi, kasih langsung sama orang tua, misal anaknya tiga, kasih saja sama orang tuanya sebesar budget MBG, nanti orang tua yang mengolah, malah mungkin bisa makan satu keluarga,” bebernya.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…