

Beberapa warga pemilik kios yang ada di pinggir jalan otonom mulai membereskan tempat jualan sebelum penertiban yang akan dilakukan oleh pemerintah di pekan depan. (foto: Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Rencana Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kota Jayapura melakukan penertiban sejumlah pedagang tidak berizin di sepanjang jalan otonom Kotaraja dan juga Pasar Youtefa, mendapat tanggapan beragam dari beberapa pedagang kaki lima yang ada di sekitar wilayah itu.
Ibu Yanti misalnya, Wanita yang mengaku sebagai pekerja itu, mengaku pihaknya kini sudah mulai berkemas barang-barang jualan mereka.
“Ya kami sudah tahu ini ada perintah dari bos supaya kami membereskan, sehingga sebagian yang di atas jembatan ini kami sudah bereskan,”kata Ibu Yanti, Jumat (17/5).
Selanjutnya kata dia barang-barang tersebut hanya dimasukkan di dalam bangunan kios yang berdiri di atas lahan milik PT bintang mas. Lihatnya hanya membereskan barang-barang di atas lapak yang dibangun di atas saluran got atau drainase.
“Yang kami tertibkan sekarang itu yang ada di atas saluran air ini, kami kasih masuk ke dalam kios,”ujarnya.
Dirinya mengaku kini pasrah dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan rencana penertiban yang akan dilakukan pada tanggal 21 mei mendatang.
“Kami pasrah saja karena memang kita tidak bisa melawan itu pemerintah,”ungkapnya.
Kendati demikian, ia berharap, usai penertiban itu Pemkot Jayapura menyiapkan tempat yang layak bagi para pedagang tersebut di dalam pasar.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…