

Jeri Agus Yudianto (foto: Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan berdasarkan up date dari instansi pengampu Badan Kesbang, sejak 26 Juni 2024 , saat launching anggota Panpil dan penyerahan dokumen kerja maka Panitia Pemilihan (Panpil) kabupaten/kota melakukan seleksi Pansel di kabupaten/kota.
Jeri mengatakan sampai saat ini Pemprov Papua masih menunggu usulan Panitia Seleksi (Pansel) yang sudah diseleksi untuk ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Pansel lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota (DPRK)
“Kemudian Pansel tersebut akan bekerja di setiap kabupaten/kota sesuai ketentuan yang ada melakukan seleksi DPRK di daerahnya,” ucap Jeri kepada Cenderawasih Pos, Kamis (15/8) kemarin.
“Masa tugas Panpil bekerja 2 bulan, dan semua Panpil sudah menyerahkan ke bupati dan selanjutnya bupati menyampaikan ke gubernur,” sambungnya.
Sebelumnya pemerintah Provinsi Papua launching dan penyerahan dokumen kerja kegiatan seleksi pengisian keanggotaan DPRP dan DPRK yang dilakukan melalui mekanisme pengangkatan periode 2024-2029 di Provinsi Papua pada Juni lalu.
Adapun alokasi kursi DPRK bagi kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Pergub Nomor 43 Tahun 2024, yakni Kota Jayapura, paling banyak 9 kursi. Kabupaten Jayapura, paling banyak 8 kursi. Kabupaten Keerom, paling banyak 5 kursi. Kabupaten Sarmi, paling banyak 5 kursi.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…