

Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey,
JAYAPURA– Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, menegaskan data tenaga kontrak dan honorer yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB dan sudah diumumkan oleh pemerintah Kota Jayapura yang lolos verifikasi dan validasi data tidak bisa lagi dibatalkan. Namun demikian, pembatalan bisa terjadi apabila ada data-data tenaga honorer atau K2 yang benar benar fiktif.
“Karena ini honorer, maka saya minta untuk diverifikasi lagi, tentu bukan berarti kita membatalkan yang sudah ada, SK Menpan, tidak,” kata Frans Pekey, Jumat (15/12).
Ditanya bagaimana upaya Pemkot Jayapura terkait dengan adanya indikasi data tenaga honorer siluman atau fiktif dan sudah dinyatakan lolos verfvl. Frans Pekey mengatakan, tentu itu masih menunggu hasil verval yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah masing-masing. Apabila itu terbukti maka bisa saja yang memiliki data fiktif akan dibatalkan.
“Ya kita kembalikan dulu ke OPD, pimpinan OPD yang tahu. Kalau itu terbukti bisa dibatalkan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi itu semua data berawal dari OPD, karena honorer bekerja atau tidak itu dari OPD dan unit kerja sampai Puskesmas , sekolah, kelurahan, distrik. Yang tahu persis tentang siapa yang bekerja, dan yang tidak bekerja adalah pimpinannya, dan juga teman-temannya di situ,” ujarnya.
Page: 1 2
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian menjelaskan, perkara tersebut berawal dari pembangunan sarana dan prasarana Aerosport…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara, Yulius, mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan VTE Aviation…
Kepala BKN Regional IX Papua Nur Hasan mengapreiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak…
Puluhan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9). Mereka…
Akses telekomunikasi di wilayah pelosok Kabupaten Keerom kini semakin terbuka lebar. Sebanyak 74 Base Transceiver…
Dalam arahannya, Noak Wasanggai menegaskan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah…