Site icon Cenderawasih Pos

RAPBD Capai Rp 2 Triliun Lebih yang Difokuskan Pada 12 Roadmap

PJ Sekda Papua pegunungan saat menyerahkan RAPBD Pada TIM SIPD RI Kementrian dalam Negeri. Dok PJ Sekda Papua pegunungan.

WAMENA- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan pada  tahun 2024 direncanakan  lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai  Rp 1,9 Trilyun, kini menjadi  Rp2 triliun lebih tentunya jumlah ini mengalami kenaikan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, S.E, M.M mengungkapkan, APBD 2024 yang direncanakan sebesar Rp 2 trilyun lebih akan memfokuskan program prioritas untuk memenuhi 12 roadmap tugas pemerintahan.

“Besar anggaran ABPD Tahun 2024 ada peningkatan dibandingkan dengan tahun tahun 2023 sekitar Rp 2 triliun lebih dengan fokus program proritas memenuhi 12 Roadmap yang harus dicapai pemerintah Papua pegunungan,” ungkapnya jumat (15/12) kemarin

Kata Sumule, salah satu program fokus APBD 2024 adalah penyediaan tanah dan pembebasan lahan sampai clear dan clean. Selain itu juga difokuskan Belanja Modal Jalan dan Irigasi, serta pembangunan lainnya dalam rangka percepatan pembangunan Papua Pegunungan.

“Rapergub APBD Tahun 2024 sudah rampung dan sudah kita serahkan kepada Kemendagri pada Senin kemarin. Saat ini, kami masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri,” kata Sumule Tumbo.

Menurut PJ Sekda Papua pegunungan, Pemprov Papua Pegunungan mendapat apresiasi dari Kemendagri, karena telah merampungkan penyusunan RAPBD tersebut dalam waktu yang terbilang singkat secara sistematis.

“RAPBD TA 2024 yang kita ajukan sudah terinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI, sehingga diharapkan  Kemendagri dapat menetapkan APBD 2024 Papua Pegunungan minggu depan.”jelasnya

Ia juga memastikan jika Saat ini, OPD Pemprov Papua Pegunungan sudah dapat melakukan proses lelang dini terhadap program-program yang bersifat kontraktual. Meskipun secara mekanisme proses penandatangan kontrak kerja bisa berjalan setelah Kemendagri sahkan RAPBD tersebut.

“Kalau untuk lelang mungkin sudah bisa dilakukan oleh OPD khusus untuk Program yang sifatnya kontraktual, namun untuk penandatanganan kita tunggu lagi setelah APBD kita disahkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri,”tutup Pj Sekda Papua pegunungan. (jo)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version