

Asisten II Setda Papua, Setiyo Wahyudi berbincang dengan Ketua MRP usai kegiatan Penilaian Kinerja Program Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua 2025, di salah satu hotel di Jayapura, Rabu (13/8). (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Kepala daerah di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua, diminta untuk mempertahankan capaian positif dalam penurunan prevalensi stunting di wilayahnya masing-masing.
Hal itu disampaikan Asisten II Setda Papua, Setiyo Wahyudi usai membuka kegiatan Penilaian Kinerja Program Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua 2025, di salah satu hotel di Jayapura, Rabu (13/8).
Ia mengatakan, kasus stunting di Papua naik turun. Beberapa kabupaten sebelumnya sudah menunjukkan tren penurunan angka stunting, seperti Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen.
“Capaian ini menjadi bukti komitmen kepala daerah yang baru dilantik dalam memperbaiki gizi anak yang ada di wilayah mereka masing-masing. Semoga capaian positif ini bisa dipertahankan, kalau bisa diturunkan lagi,” kata Setiyo.
Ke depan, pihaknya ingin melihat lebih banyak daerah di Papua dengan tren penurunan. Selain itu, sinkronisasi antara data dan kondisi di lapangan menjadi hal penting.
“Data yang menunjukkan penurunan harus sesuai dengan fakta yang ditemukan. Sebab, keselarasan antara data dan kondisi lapangan sangat penting untuk memastikan capaian yang dilaporkan sesuai kenyataan,” ujarnya.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…