

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo didampingi Wakilnya, Rustan Saru saat berdiskusi beberapa waktu lalu.(foto: Takim/ Cepos)
JAYAPURA-Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Dalam arahannya, Rustan Saru memberikan tanggung jawab langsung kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura untuk memperketat pemantauan kedisiplinan pegawai, baik melalui absensi harian maupun cara berpakaian di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya perintahkan BKPP untuk terus menilai pegawai kita melalui absensi. Kami ingin tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang bekerja sungguh-sungguh, dan siapa yang tidak. Jangan sampai karena kelalaian satu orang, kinerja OPD ikut terganggu,” tegas Rustan Saru disela apel kesiapan di Waena halaman kantor BKPP, Sabtu (11/10).
Ia menilai bahwa disiplin dan tanggung jawab merupakan cerminan integritas seorang pegawai negeri. Karena itu, setiap ASN dan PPPK di Kota Jayapura diharapkan mampu menjaga nama baik instansi tempat mereka bekerja dengan menunjukkan sikap profesional dalam setiap tugas pelayanan publik.
“Saya mengingatkan seluruh pegawai agar menjaga marwah dan nama baik OPD masing-masing. Tunjukkan sikap disiplin, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…