

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Marthen Kogoya
JAYAPURA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, sedang mengajukan proses seleksi pimpinan tinggi pratama eselon II. Hal ini dikarenakan terlampau banyak pejabat pelaksana tugas di lingkungan Pemprov Papua.
“Sesuai arahan Pj Gubernur yang baru bahwa kita harus definitifkan dulu pejabat eselon II yang rata-rata masih Plt,” ucap Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (12/8).
Untuk proses ini, kata Marthen, harus melalui proses dan tahapan, sebagaimana sesuai mekanisme yang sudah diatur, perlu izin dulu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ketika KASN sudah keluarkan rekomendasi selanjutnya ke Mendagri.
Selanjutnya kata Marthen, Mendagri keluarkan persetujuan untuk dilakukan lelang jabatan eselon II, khususnya yang Plt. Setelah lelang sesuai mekanisme, hasil lelangnya dikirm ke KASN dan ke BKN untuk dilakukan pengecekan dari sisi administrasi kepegawaian dan lain lain.
“Selanjutnya Mendagri memberikan persetujuan untuk Gubernur melantik pejabat hasil lelang tersebut,” ucapnya.
Lanjut Marthen, setelah pejabat eselon II dilantik kemudian eselon 3 dan 4 juga ada beberapa yang diusulkan ke pusat untuk persetujuan. “Khusus pejabat eselon II yang sekarang merangkap begitu dilantik definitive, otomatis sudah tidak ada lagi rangkap jabatan,” tegasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menginstruksikan BKD mengkaji penerapan sistem merit aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Papua. Hal demikian berkenaan dengan banyaknya jabatan pejabat pelaksana tugas di Pemprov Papua, hingga kini menjadi atensi Menteri Dalam Negeri, sehingga perlu segera diambil langkah evaluasi dan pengisian pejabat definitif.
“Di Provinsi Papua ini yang menjadi problem adalah terlampau banyak pejabat pelaksana tugas. Kenapa terjadi, saya kurang paham. Ini jadi atensi Mendagri juga, jadi segera dievaluasi dan didefinitifkan melalui mekanisme yang ada (sistem merit),” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing…
Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…
Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…
Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…
Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…
Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…