Regulasi yang Dibuat Harus Lindungi Hak-hak OAP

JAYAPURA–Fraksi Partai Nasdem DPR Papua melontarkan kritik tajam dalam Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Non-APBD.

Nasdem memperingatkan Pemerintah Provinsi Papua agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya pajang melainkan harus memiliki dampak dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

Wakil Ketua Fraksi NasDem, Albert Meraudje, menegaskan bahwa semangat Otonomi Khusus (Otsus) harus mendarah daging dalam setiap pasal regulasi yang digodok. Ia menyoroti beberapa poin krusial, mulai dari kedaulatan pangan hingga tata kelola birokrasi yang dianggap masih perlu perbaikan fundamental.

Salah satu poin paling kritis yang disoroti adalah Raperdasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Nasdem menilai pemerintah daerah seringkali terjebak pada pola pikir nasional yang bergantung pada beras.

“Papua punya identitas. Cadangan pangan kita harus berbasis pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian. Ini bukan hanya soal perut, tapi soal kedaulatan dan harga diri bangsa Papua. Regulasi ini harus menjamin keterjangkauan hingga ke pelosok dan responsif saat keadaan darurat, bukan sekadar hitung-hitungan angka di atas meja,” tegas Alberth saat membaca pandangan umum Fraksi Nasdem di DPRP, Kamis (8/1)