Sementara Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan presiden, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan di Papua, termasuk rencana pembangunan sarana pertanian di tahun depan.
“Seluruh kebijakan daerah akan diselaraskan dengan kebijakan nasional,” kata Gubernur Fakhiri.
Gubernur juga berharap agar kehadiran Komisi IX bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat, khususnya mama-mama Papua yang berjualan di pasar. “Kami harap bisa menyapa masyarakat Papua yang ada, sehingga bisa melihat langsung kondisi para pedagang, sekaligus mendengar masukan dari setiap masyarakat yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…