

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo berdialog dengan anak-anak SD dalam kunjungan kerja ke Distrik Muara Tami beberapa waktu lalu. Wali Kota menegaskan dukungan pembatasan Medsos untuk anak di bawah umur. (foto:Takim/Cepos)
Wali Kota: Perlu Keterlibatan Orang Tua Dan Sekolah
JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melarang akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, efektif berlaku sejak 28 Maret 2026.
Menurut Abisai, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang semakin kompleks. Regulasi tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau dikenal sebagai PP Tunas.
“Regulasi ini mewajibkan platform digital untuk menerapkan mekanisme pembatasan usia serta memastikan anak-anak tidak memiliki akses penuh ke media sosial sebelum mencapai usia yang ditentukan,” ujar Abisai.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan kesiapan mental dan psikologis mereka sebelum terjun ke dunia media sosial yang dinamis dan penuh tantangan.
“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil kajian panjang terkait dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” jelasnya.
Karenanya YKKMP berencana akan memasang baliho hak-hak masyarakat sipil khususnya di Distrik Sinak dan Kembru,…
arga penjualan minyak tanah (Mitan) bersubsidi di tingkat pengecer pada pasaran Wamena semakin meninggi. Sebab…
Aksi pencurian dengan kekerasan kembali terjadi di Jayawijaya kembali terjadi. Kali ini tepatnya di Kampung…
Saat di RSUD Merauke tersebut, para direktur utama rumah sakit tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan…
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan BMKG, sejak pukul 13.00 WIT, hujan dengan intensitas sedang hingga…
Tak hanya di tingkat OPD, rendahnya partisipasi juga terjadi di jajaran wilayah. Dari lima kepala…