

Aktivitas di Kantor Gubernur Provinsi Papua menjelang kedatangan Wapres Ma'ruf Amin, Senin (9/10) kemarin. Sejumlah aparat keamanan diberikan arahan untuk kelancaran kegiatan Wapres di kantor gubernur Papua hari ini. (FOTO:Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Jelang kunjungan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke Papua, Pemerintah Provinsi Papua mengurangi jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kompleks Kantor Gubernur Papua.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, kebijakan itu terkait pengaturan jam kerja dan pelayanan di kompleks Kantor Gubernur Papua.
“Sesuai edaran Plh. Sekda Papua Derek Hegemur, jam kerja ASN pada Senin, 9 Oktober 2023 hanya dari pukul 07.30 -12.00 WIT. Sementara pada tanggal 10 dan 11 Oktober, diberlakulan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah,” terang Jeri.
Adapun seluruh layanan yang ada di Komplek Kantor Gubernur kata Jeri, akan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Sementara Kantor Inspektorat dan Dinas Kominfo tetap berjalan seperti biasanya.
“Jadi kebijakan pengaturan jam kerja hanya berlaku bagi ASN tertentun. Pejabat dan staf yang terlibat langsung saat kunjungan Wapres akan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang telah diatur,” ucapnya.
Sementara itu, pantauan Cenderawasih Pos di Kantor Gubernur, Senin (9/10) kemarin. Aktivitas pemerintahan berjalan seperti biasa hingga pukul 12:00 WIT, bahkan dilakukan pertemuan antara Pj Gubernur, pendiri Program Gasing, Prof. Yohanes Surya dan para bupati/walikota di Papua.
Juga dilakukan pengarahan persiapan pengamanan saat Wapres Amin yang direncanakan menyambangi Kantor Gubernur. Beberapa sudut ruangan di Kantor Gubernur mulai ditata rapi. Sekira pukul 13:00 WIT, Kantor Gubernur Papua mulai disterilkan. (fia/tri)
Setelah kabar ini tersebar Dion langsung bertolak menuju Taja dan mengecek langsung kondisi disana. Ia…
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…