

IDI Wilayah Papua saat menggelar Rapat Kerja (Raker) kepengurusan masa bakti 2025–2028, Sabtu (6/6). (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Papua resmi menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk kepengurusan masa bakti 2025–2028, di Hotel @HOM, Tanah Hitam, pada Sabtu (6/6). Pertemuan strategis ini menempatkan isu kesejahteraan, jaminan keselamatan kerja, dan perlindungan hukum bagi para dokter sebagai agenda pembahasan paling utama.
Raker yang dihadiri oleh pengurus wilayah dan delegasi IDI Cabang dari berbagai kabupaten/kota di Tanah Papua ini menjadi momentum krusial. Tantangan geografis yang berat serta tingginya risiko bertugas di pedalaman Papua dinilai harus sebanding dengan perhatian yang diberikan terhadap hak-hak para tenaga medis.
Ketua IDI Wilayah Papua masa bakti 2025–2028, dr. Nickanor Kaladius Reumi Wonatorey, Sp.U menegaskan bahwa organisasi berkomitmen penuh untuk menjadi benteng pelindung dan penyambung lidah bagi anggotanya, terutama mereka yang mengabdi di garda terdepan.
“Pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat Papua tidak akan terwujud, jika hak-hak dasar dan keselamatan nyawa para dokter di lapangan belum terjamin dengan baik. Di forum ini, kami menyatukan suara untuk mendesak regulasi yang lebih memihak pada kesejahteraan anggota,” tegasnya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (6/6/2026).
dr. Nickanor menyampaikan sejumlah poin rekomendasi strategis terkait kesejahteraan anggotanya antara lain: mendorong pemerintah daerah di seluruh klaster Papua untuk menyetarakan insentif dan tunjangan kemahalan yang layak, adil, serta dibayarkan tepat waktu bagi para dokter di daerah terpencil.
Page: 1 2
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian menjelaskan, perkara tersebut berawal dari pembangunan sarana dan prasarana Aerosport…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara, Yulius, mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan VTE Aviation…
Kepala BKN Regional IX Papua Nur Hasan mengapreiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak…
Puluhan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9). Mereka…
Akses telekomunikasi di wilayah pelosok Kabupaten Keerom kini semakin terbuka lebar. Sebanyak 74 Base Transceiver…
Dalam arahannya, Noak Wasanggai menegaskan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah…