

Wamendagari Ribka Haluk saat berkunjung ke perbatasan di PLBN Skouw pekan kemarin. Pemerintah pusat komitmen untuk mendorong tranformasi kawasan perbatasan negara. (f Foto/Humas Wamendagri)
JAYAPURA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua agar berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terpadu.
“Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai simbol kedaulatan negara, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” katanya di Jayapura, Papua, Jumat.
Menurut Ribka, berdasarkan arahan dari Presiden agar pembangunan PLBN disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
“Sejalan dengan arahan Presiden di mana penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, termasuk wilayah perbatasan di Papua yang memiliki karakteristik geografis dan sosial tersendiri,” ujarnya.
Dia menjelaskan Presiden Prabowo juga telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan pembangunan PLBN, baik di Papua maupun daerah perbatasan lainnya di Indonesia.
“Pada Rabu (4/2) lalu saya bersama Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PLBN Papua guna melihat langsung seperti apa kondisi tersebut dan ini menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan pemerintah daerah, terlebih Papua memiliki status otonomi khusus yang memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih adaptif,” katanya lagi.
Dia menambahkan karena dengan berkolaborasi antara pemerintah pusat dan DPR RI penting maka percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui dukungan regulasi yang kuat akan terwujud ekonomi perbatasan RI terpadu.
“Karena wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan negara,” ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap sinergi yang dibangun dapat melahirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah agar memiliki ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi ekonomi di kawasan perbatasan, mulai dari perdagangan lintas batas hingga pengembangan usaha masyarakat setempat. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan satuan tugas TNI…
Enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota dari seluruh penjuru Tanah Papua berkumpul di…
Mantan Anggota DPRK Jayawijaya mengaku permintaan penambahan pasukan dari Polda Papua ini bukan tanpa alasan.…
Dari hasil perkembangan 32 orang telah diamankan di Mapolres Jayapura, dari jumlah tersebut sembilan orang…
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk pernyataan sikap dan penyampaian aspirasi terkait isu-isu sosial serta penegakan…
Padahal beberapa tahun lalu, Ruko Dok II adalah salah satu tempat favorit warga Kota Jayapura…