Categories: METROPOLIS

Soal LPJU di Dok 2, Akan Diakomodir di APBD Perubahan

JAYAPURA – Dinas PUPR Kota Jayapura menanggapi pemberitaan terkait minimnya penerangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di pantai Dok 2 Distrik Jayapura Utara.

Dalam keterangannya, Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdi J Rampi menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemasangan spot-spot ruas jalan yang masi minim penerangan.

“Dari semua ruas jalan di Kota Jayapura, memang masih banyak yang belum maksimal penerangannya, namun pada prinsipnya semua akan kita akomodir secara bertahap termasuk di ruas jalan pantai dok 2,” ujar Nofdi J Rampi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruangan kerjanya, Selasa (07/01/2015).

Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdi J Rampi

Dengan Kondisi anggaran yang terbatas untuk sektor penerangan lampu jalan ini, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas PUPR. “Katen anggaran kita terbatas, untuk lampu jalan yang ada di Dok II itu nanti kita coba usulkan di anggaran perubahan,” ungkapnya.

Nofdi J Rampi menjelaskan, untuk memaksimalkan pelaksanaan program penerangan lampu jalan ini membutuhkan anggaran kurang lebih Rp. 6 Miliar tiap tahunnya karena banyak komponen yang harus dikerjakan.

“Saat ini total balon lampu jalan di Kota Jayapura sebanyak 6000, untuk perawatan dari 6000 balon lampu ini saja kita membutuhkan anggaran kurang lebih Rp. 3 Miliar lebih, sementara anggaran yang kita terima hanya Rp 2 Miliar,” ungkapnya.

Keterbatasan anggaran ini menurut Nofdi J Rampi memang bukan menjadi alasan dasar, karena ada beberapa sektor-sektor lain yang menjadi prioritas Dinas PUPR di program setiap tahunnya.

“Pada prinsipnya kita tidak bisa lakukan semua ini dalam satu tahun, tetapi harus bertahap, untuk itu kita perlu bersabar dan diharapkan bisa dimasukkan dalam perubahan nanti,” pintanya.(kim/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

10 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

18 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

19 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

21 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

22 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

23 hours ago