

Musibah kebakaran yang melanda sejumlah rumah di jalan Kesehatan Abepura beberapa hari lalu. Pemkot terus berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana alam, termasuk musibah kebakaran. (FOTO:Karel/Cepos)
JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura sedang berjuang di pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan untuk membantu warga yang rumahnya rusak akibat terkena dampak bencana alam gempa bumi dan kebakaran di Kota Jayapura. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura, Nofdi J. Rampi, Selasa (5/12).
“Kita masih berjuang untuk permintaan bantuan ke Badan Penanggulangan Bencana Pusat kemudian ke Kementerian Sosial, baru ke Kementerian PUPR, bukan hanya korban kebakaran yang kemarin, tapi korban yang terkena dampak gempa bumi waktu lalu,” katanya.
Dia mengatakan khusus untuk rumah warga yang terkena dampak gempa bumi beberapa waktu lalu cukup banyak terjadi di Kota Jayapura dan mengalami kerusakan yang cukup parah dan itu juga belum disentuh sama sekali oleh pemerintah.
“Rumah-rumah yang terkena dampak gempa kemarin itu banyak sekali yang rusak dan belum disentuh,” bebernya.
Lanjut dia, tahun 2024, secara bertahap akan mulai ditangani dalam bentuk bantuan bahan bangunan. Namun itu hanya dikhususkan bagi rumah-rumah orang asli Papua karena memang sumber dananya Otsus.
“Nantinya perjuangan-perjuangan yang disampaikan oleh Kadis Sosial di Kementerian Sosial dan dari Kementerian PUPR. Kalau PUPR sudah kami sampaikan, tetapi tidak dapat, yang yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Karena kemarin kami punya fitur untuk perumahan itu tidak dibuka oleh Bappenas. Persoalannya tentang ada beberapa up date data kita yang harus kita buat terutama ada di ranah Bappeda,” tambahnya. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…
Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…
Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…
Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…