

Kendaraan umum taksi, starwagon, melakukan pengisian BBM subsidi yang dimulai pukul 12.00–22.00 WIT di SPBU Entrop. Untuk tekan antrean, Pertamina dan Pemkot Jayapura terapkan jam khusus isi solar Subsidi SPBU, Rabu (5/11). (foto:Priyadi/Cepos)
JAYAPURA– Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memastikan seluruh SPBU di Kota Jayapura menerapkan pengaturan jam layanan pengisian BBM Solar Subsidi sebagaimana Instruksi Wali Kota Jayapura yang disahkan pada akhir Oktober 2025.
Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai antrean, menertibkan pola pengisian, serta meningkatkan kenyamanan pelanggan maupun masyarakat di sekitar SPBU.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo menjelaskan bahwa kebijakan pengaturan waktu ini sejalan dengan program Pertamina untuk menciptakan antrian yang tertata dengan baik.
“Sebagian besar SPBU di Jayapura areanya tidak luas. Kami sudah menugaskan marshall untuk membantu mengatur antrean kendaraan. Dengan adanya pengaturan jam ini, harapannya semakin tertib dan lebih nyaman baik bagi pelanggan maupun pengguna jalan lain yang melintas,” ujar Awan, Selasa (4/11)
Awan menambahkan, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar penerapan lebih efektif. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu Pertamina berkolaborasi dengan Dishub dan Polres Jayapura, termasuk melakukan sosialisasi berkala agar aturan ini dipahami dan dijalankan,” jelasnya.
Sesuai Instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2025, ada tiga kategori waktu pengisian jam pengisian BBM Solar Subsidi. Dimana untuk kendaraan umum: taksi, starwagon, dan taksi online dilayani pukul 12.00–22.00 WIT
Page: 1 2
Hal itu merupakan tindak lanjut atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengabulkan seluruh permohonannya…
Lari 5K biasanya membutuhkan sepatu yang mendukung kecepatan dan kenyamanan sekaligus. Saat memilih sepatu, berapa…
Jumlah penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebanyak 833,89 ribu orang, bertambah 43,65 ribu orang.…
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah merancang agar daerah-daerah di Papua dapat langsung menikmati hasil…
“Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai simbol…
Wali Kota Abisai Rollo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang agar lebih…