Berikan Dokumen Tanah Adat, Kawasan KIPP Dipalang Warga Yang Kontra

WAMENA – Sejak semalam sejumlah warga masyarakat Distrik Walesi yang selama ini menolak lokasi Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wilayah itu, melakukan aksi pemalangan ruas jalan yang baru dibangun antara Distrik Walesi dan Wouma, selasa (04/06) guna menunjukan jika permasalahan ini belum selesai.

Pemalangan tersebut dilakukan di pertigaan jalan menuju kampung Jagara Distrik Walesi dan jalan baru yang menghubungkan lokasi rencana kantor Gubernur. Pemalangan dilakukan sejak sore tadi dan hingga malam sebab adanya penyerahan dokumen pelepasan tanah adat oleh pihak yang pro kepada pemerintah.

ketua Tim penolakan kantor Gubernur di Walesi Bonny Lanny mengatakan, pemalangan itu dilakukan karena adanya penyerahan sebuah dokumen tentang tanah oleh sejumlah warga yang pro kepada Pemprov. Tapi Bonny tidak menyebutkan dokumen apa yang diserahkan tersebut.

“Kenyataannya tadi itu ada penyerahan dokumen yang dilakukan dari pihak pro kepada pemerintah provinsi Papua Pegunungan yaitu, penyerahan surat akta tanah atau apa begitu, mereka serahkan dan ini mengganggu sekali psikologis kami yang tolak” kata Bonny

Menurut  Bonny Lanny, dari hasil pertemuannya dengan Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai 26 mei lalu, telah disepakati bahwa, tidak bole ada aktivitas apapun di lokasi tersebut sebelum adanya pertemuan antara pihak pro dan kontra yang dimediasi oleh pemerintah.

“Kami sudah sampaikan, jika memaksakan nanti ada konflik, pro dan kontra dan kita – kita sendiri bisa baku perang di lapangan, hal itu sengaja diciptakan hari ini sepertinya. Saya lihat ini diseting, kenapa tidak diserahkan (dokumennya) dalam beberapa hari yang lalu, tapi diserahkan H-1 kunjungan wapres, ini kan sudah berlebihan” tegasnya

kata Bonny, pihaknya segerah melakukan aksi pemalangan di lokasi. Lantaran adanya penyerahan dokumen pelepasan tanah adat, melihat situasi itu langsung mereka  melakukan pemalangan di lokasi di jalan masuk. Inikan sepertinya ada setingan untuk memicu konflik diantara masyarakat.

“kami meminta agar Gubernur Provinsi Papua Pegunungan bisa memperhatikan situasi yang saat ini sedang terjadi di lapangan.”katanya

Ia juga berharap Gubernur menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama pihak kontra dalam pertemuan yang dilakukan pada tanggal 26 mei lalu.

“Kami minta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terutama kaka Velix Wanggai coba lihat situasi itu, kami sudah sampaikan, jika memaksakan nanti ada konflik diantara masyarakat sendiri ,” tutup Bonny (jo)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos