

Penyerahan atribut pengaman kepada perwakilan warga di sela kegiatan di Hamadi, Selasa (5/5). (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA — Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Desa Siaga Bencana yang digagas PT PLN (Persero) resmi digelar di Kelurahan Hamadi, Jayapura, selama dua hari, 5–6 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara PLN dan Pemerintah Kota Jayapura, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana.
Wali Kota, Abisai Rollo yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, menegaskan bahwa Kota Jayapura merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Beragam ancaman seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, hingga abrasi pantai kerap terjadi setiap tahun, terutama di kawasan pesisir.
“Kota kita adalah kota yang rawan bencana. Setiap tahun kita menghadapi berbagai risiko seperti kebakaran, banjir, longsor, hingga abrasi di wilayah pesisir. Karena itu, kami sangat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk PLN,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi atas peran aktif PLN yang dinilai tidak hanya fokus pada pelayanan kelistrikan, tetapi turut menunjukkan kepedulian sosial melalui program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Apa yang dilakukan PLN ini patut menjadi contoh bagi BUMN lainnya di Kota Jayapura. Tidak hanya menjalankan aktivitas perkantoran, tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata,” tambahnya.
Evert turut mengimbau masyarakat yang mengikuti kegiatan agar serius dalam menjalani seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat.
Page: 1 2
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…