Categories: METROPOLIS

Dishub Diminta Jangkau Semua Lahan Parkir yang Belum Dikelola

JAYAPURA – Ketua Komisi B DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Jayapura, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), yang telah menerapkan sistem pembayaran retribusi parkir non-tunai berbasis QRIS.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan inovasi positif dalam mendukung tata kelola pelayanan publik yang modern dan transparan.

“Ini langkah maju dalam pelayanan di birokrasi pemerintahan. Penerapan sistem digital seperti QRIS bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Yuli Rahman saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (4/11).

Meski begitu, Yuli menilai kebijakan tersebut masih perlu dimaksimalkan, terutama dalam hal jangkauan penerapan sistem di seluruh titik parkir yang ada di Kota Jayapura. “Kita tahu masih ada titik-titik parkir yang belum diakomodir. Ini harus menjadi perhatian Dishub agar penerapan retribusi non-tunai bisa berjalan menyeluruh,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Menurut Yuli, potensi retribusi parkir di Kota Jayapura sangat besar dan bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan apabila dikelola dengan sistem yang baik dan terintegrasi. “Potensi retribusi parkir ini sangat menjanjikan. Yang dibutuhkan sekarang adalah manajemen pengelolaan yang matang dan berkeadilan agar hasilnya benar-benar bisa mendongkrak PAD Kota Jayapura,” ujarnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Golkar Tetapkan Prabowo Sebagai Capres 2029

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung…

8 hours ago

Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur Sebagai Wapres

Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan…

9 hours ago

KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

Beberapa poin yang dipersoalkan oleh pelapor terdiri atas proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023…

10 hours ago

Masyarakat Nafri Tuntut Ganti Rugi Jalan Hamadi–Holtekamp

  Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…

15 hours ago

Pembangunan Papua Tak Boleh Abaikan Masyarakat Adat

  Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…

16 hours ago

Tahun Depan Kapal dan Pesawat Harus Masuk Waropen

Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…

17 hours ago