

Keluarga korban insiden di Pelabuhan Biak saat mendatangi Mapolda Papua, Selasa (30/12) (Foto/Istimewa)
JAYAPURA—Puluhan keluarga korban insiden berdarah yang terjadi di Pelabuhan Biak pada mendatangi Markas Polda Papua, Selasa 30 Desember 2025. Kedatangan mereka menuntut keadilan atas penanganan perkara yang dinilai tidak transparan, tidak profesional, serta tidak sesuai dengan fakta di lapangan oleh Polres Biak.
Salah satu perwakilan keluarga korban, Wilyams Msen, mengatakan langkah tersebut diambil karena pihak keluarga merasa tidak puas terhadap proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Menurutnya, penanganan kasus oleh Polres Biak belum memberikan kepastian hukum maupun rasa keadilan bagi para korban.
“Masih ada beberapa pihak yang diduga kuat terlibat dalam insiden ini, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dilakukan penahanan,” ujar Wilyams kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (3/1).
Ia secara khusus menyoroti sosok berinisial SS, yang disebut-sebut sebagai aktor utama dalam peristiwa berdarah tersebut, namun hingga kini belum ditahan oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, pihak keluarga juga mengkritisi rilis resmi yang dikeluarkan Polres Biak. Menurut mereka, keterangan resmi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan fakta kejadian di lapangan. “Terdapat perbedaan antara pernyataan resmi kepolisian dengan kesaksian para korban serta saksi mata yang berada langsung di lokasi kejadian di Pelabuhan Biak,” ungkap Wilyams.
Situasi tersebut, lanjutnya, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pengaburan fakta yang berpotensi menghambat hak korban untuk memperoleh kebenaran. Atas dasar itu, keluarga korban berinisiatif melaporkan perkara tersebut ke Polda Papua agar mendapat perhatian serius dari Kapolda Papua. Wilyams menyebut, saat kedatangan mereka, keluarga korban diterima langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua.
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…