

Sarles Brabar (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga) atau BKKBN wilayah Papua mengungkap sejumlah capaian kinerja dalam satu tahun terakhir (2025).
Kepada Cenderawasih Pos, Kepala Kemendukbangga atau BKKBN wilayah Papua Sarles Brabar menyampaikan bahwa saat ini Kemendukbangga Papua belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Ia mengatakan, bukan tanpa alasan Kemendukbangga tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut. Beberapa diantaranya karena faktor geografis, ekonomi, sosial hingga budaya dan adat istiadat orang Papua.
Selain itu, alasan lain Kemendukbangga Papua tidak mencapai target tersebut yakni adanya pergantian nomenklatur dari yang sebelumnya BKKBN hingga menjadi Kemendukbangga. Proses ini menurutnya cukup makan waktu, sehingga tak sedikit program tidak berjan efektif, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin.
“Kita tahu bersama banyak program yang tidak tercapai maksimal. Karena kita memasuki fase baru, era transformasi dari BKKBN atau badan ke kementerian dan efisiensi secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” jelas Sarles.
Karena itu, Kemendukbangga Papua lebih mengoptimalkan di strategi pencerahan melalui, komunikasi dan edukasi yang rutin kepada masyarakat. Selain itu pihaknya juga sangat menghargai apa yang menjadi masukan dari tokoh-tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh Pemuda dan pemerintah provinsi Papua di empat provinsi.
Lebih jauh Mantan Kepala BKKBN Bali itu menegaskan bahwa Kemendukbangga Papua kedepannya akan lebih memperkuatkan anak-anak mudah Papua di bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
“Saat ini kita lakukan adalah lebih kepada penguatan kualitas. Jadi kalau dahulu kita kenal BKKBN dengan jargon ‘dua anak cukup’, itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Saat ini kita membutuhkan kualitas. Jadi bukan persoalan jumlah banyak anak tetapi kualitas kesehatan yang hari ini kita harapkan,” terangnya.
Page: 1 2
Ia mencontohkan salah satu bentuk ketidakberesan pelayanan pertanahan yang tengah ia tangani, seperti permohonan pengembalian…
Dengan modal sekitar Rp 500 ribu, dua siswa kelas sembilan tersebut merancang alat yang dapat…
Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…
Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…