Buruh Papua Desak Pembentukan Satgas PHK

JAYAPURA–Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), kaum buruh di Papua bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Papua menggelar aksi damai di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Jumat (1/5).

Aksi yang dipusatkan di satu titik tersebut berlangsung tertib dan kondusif. Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian oleh para buruh, baik laki-laki maupun perempuan, mereka menyuarakan tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan pekerja dan penguatan peran serikat buruh di Indonesia.

Menariknya, aksi ini tidak berlangsung kaku atau tegang. Selain menyampaikan aspirasi, para peserta juga menghibur diri dengan lantunan musik yang dibawakan oleh sesama buruh, bahkan di sela-sela kegiatan terlihat sebagian peserta berjoget bersama, menciptakan suasana yang lebih santai.

Ketua KSPI Papua, Benyamin Eduard Inuri, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak yang dilakukan oleh serikat buruh di seluruh Indonesia dalam momentum May Day.
Ia menjelaskan, saat ini KSPI Papua telah menangani sekitar 1.340 buruh yang terdaftar, dan jumlah tersebut masih terus dalam proses pendataan. Secara keseluruhan, jumlah buruh yang berada dalam berbagai konfederasi di Papua, seperti KSPSI, KSPI, dan SBSI, mencapai lebih dari 1.400 orang.

“KSPI di Papua baru berjalan sekitar satu tahun, dan kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Benyamin.

Dalam momentum May Day tahun ini, para buruh juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat. Salah satu poin utama adalah mendesak pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Buruh, sebagai tindak lanjut dari janji pemerintah sebelumnya.

Benyamin menegaskan, persoalan ketenagakerjaan di Papua bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan perusahaan dan para buruh itu sendiri. “Ini pekerjaan rumah bersama. Pemerintah, perusahaan, dan buruh harus duduk bersama mencari solusi agar semua berjalan sesuai aturan dan mampu mendorong pembangunan di Tanah Papua,” katanya.