Ia juga menyoroti masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Papua serta belum meratanya penerapan upah minimum regional (UMR) yang saat ini berada di kisaran Rp4,5 juta.
Meski demikian, pihaknya tetap optimistis terhadap kebijakan pemerintah ke depan, khususnya dari. “Semoga di tahun 2026 ini kesejahtraan buruh bisa benar benar di perhatikan,” ujarnya
Menurutnya, terdapat dua agenda penting yang diharapkan menjadi angin segar bagi buruh, yakni pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta Dewan Kesejahteraan Buruh yang akan melibatkan kolaborasi berbagai pihak. “Kami berharap kebijakan dari pemerintah pusat dapat benar-benar menjawab kebutuhan buruh, termasuk di Papua,” tambahnya.
Aksi damai tersebut berlangsung dengan pengamanan dari aparat keamanan, namun tanpa pendekatan yang kaku. Arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar, meskipun sebagian pertokoan di Lingkaran Abepura memilih tutup selama aksi berlangsung. Hingga kegiatan berakhir, situasi tetap aman dan kondusif, dengan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi tetap berjalan normal. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…
“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…
“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun…
Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli…
Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mengimbau…