Ia juga menyoroti masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Papua serta belum meratanya penerapan upah minimum regional (UMR) yang saat ini berada di kisaran Rp4,5 juta.
Meski demikian, pihaknya tetap optimistis terhadap kebijakan pemerintah ke depan, khususnya dari. “Semoga di tahun 2026 ini kesejahtraan buruh bisa benar benar di perhatikan,” ujarnya
Menurutnya, terdapat dua agenda penting yang diharapkan menjadi angin segar bagi buruh, yakni pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta Dewan Kesejahteraan Buruh yang akan melibatkan kolaborasi berbagai pihak. “Kami berharap kebijakan dari pemerintah pusat dapat benar-benar menjawab kebutuhan buruh, termasuk di Papua,” tambahnya.
Aksi damai tersebut berlangsung dengan pengamanan dari aparat keamanan, namun tanpa pendekatan yang kaku. Arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar, meskipun sebagian pertokoan di Lingkaran Abepura memilih tutup selama aksi berlangsung. Hingga kegiatan berakhir, situasi tetap aman dan kondusif, dengan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi tetap berjalan normal. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, Akso Balingga menyusul aksi demonstrasi pelajar yang…
Kedatangan aparat gabungan ini merupakan bagian dari eksekusi Operasi Antik Noken 2026 yang digelar Kepolisian…
Operasi yang dikemas dalam bentuk Patroli Gabungan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tersebut dipimpin langsung…
Kegiatan ditutup secara resmi melalui sambutan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, yang dibacakan oleh Asisten…
Denny menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang mengatur penggunaan Dana Tambahan Otsus melalui program-program yang…
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari dalam kegiatan…