Categories: METROPOLIS

Terlibat Honorer Siluman, ASN Akan Diproses Hukum

Pj Wali Kota Jayapura Benarkan Ada Sejumlah Nama yang Tidak Bekerja Namun Namanya Keluar Sebagai Tenaga Honorer di OPD Tertentu

JAYAPURA-Protes keras yang dilayangkan sejumlah tenaga honorer dan masyarakat adat di kota Jayapura terhadap hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer yang akan diangkat dalam formasi khusus Papua di Pemkot Jayapura akhirnya berbuntut panjang.

Untuk memastikan dan mencari tahu siapa saja yang berani bermain api terkait dengan nama-nama honorer yang diusulkan menjadi calon aparatur sipil negara (CASN) formasi khusus Papua itu,  pemerintah kota Jayapura kemudian mengambil langkah hukum.

PJ Wali Kota Jayapura,  Christian Sohilait  menegaskan pihaknya telah mengambil langkah hukum untuk mengatasi persoalan itu sehingga siapa saja yang pernah terlibat baik yang menyediakan uang atau menerima uang akan diproses dan harus bertanggung jawab. 

Karena menurutnya hal itulah yang menyebabkan persoalan ini menjadi rumit dan akhirnya sampai saat ini proses pengangkatan CPNS formasi 1000 untuk Pemkot Jayapura itu masih urung terlaksana.

“Karena itu saya minta maaf, kepada 42 OPD dan 25 Kelurahan, kepala Puskesmas dan guru,  kami akan verifikasi ulang. Saya akan sisir ulang kalau kesalahan itu ada di dinas,  sampai keluar surat pelaksanaan tugas di kantor itu maka bapak ibu akan terima risiko,”tegas Sohilait Senin (1/7) kemarin.

Dia mengakui protes yang disampaikan oleh sejumlah honorer terhadap pemerintah kota Jayapura beberapa hari lalu itu ada benarnya.  Karena setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata dari 820  CASN yang sudah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi itu, ternyata masih ada sejumlah nama yang siluman artinya nama-nama tersebut sebenarnya tidak pernah bekerja namun justru namanya keluar sebagai tenaga honorer di instansi atau OPD tertentu di pemerintah kota Jayapura dan akhirnya diangkat menjadi CASN.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Pemprov Papua Siapkan Mudik Gratis Nataru

   Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…

15 hours ago

Presiden Harus Bersikap Setelah Gereja Beri Sinyal

Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…

16 hours ago

Bangunan Pasar di Perbatasan RI-PNG Mulai Rusak, PAD Tak Maksimal

   Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…

16 hours ago

Prabowo Persilakan KPK Periksa Menterinya

Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…

17 hours ago

Selesaikan Konflik, Pimpinan Daerah Diminta Rangkul Semua Pihak

Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…

17 hours ago

Uncen Berduka, Jangan Ada Palang Memalang

Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…

18 hours ago