

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Yimin Weya. (foto:FotoJimi cepos)
Dispar Punya Tanggung Jawab Besar Kelola Pariwisata Papua
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dispar) menyampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab besar, terhadap pelaku usaha wisata yang ada di Provinsi Papua untuk mendukung sejumlah objek wisata yang ada.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Yimin Weya, mengatakan bahwa Dinas pariwisata lebih mengacu kepada usulan dan masukan dari pelaku usaha wisata. Rencana pihaknya akan melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat yang mempunyai objek wisata. Hal itu ia sampaikan kepada Cenderawasih Pos, Senin (29/4) pagi.
Jadi, kata Yimin, pemerintah provinsi punya tanggung jawab besar untuk membantu pelaku wisata tersebut. Ia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengetahui seperti apa pelayanan dan tanggung jawab serta untuk mengetahui seperti apa kekurangan mereka supaya bisa diisi oleh Dispra Provinsi untuk membangun ekowisata daerah tersebut.
Yimin juga sampaikan bahwa pihaknya telah membangun 260 tempat/pondok di pantai maupun di darat yang tersebar di dua wilayah yakni Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Yimin juga sampaikan pihaknya menjaga, merawat dan melestarikan betul tempat yang telah dibangunnya itu.
Tidak hanya di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Yimin juga sampaikan di Biak juga pihaknya telah membangun beberapa tempat/pondok wisata, rencananya tahun 2024 ini Dispra akan menambahkan bantuan pondok disalah satu tempat wisata di Biak.
Dia mengaku Pondok wisata maupun toilet yang ada disepanjang pantai Holltekan merupakan dibangunan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
“Holltekamp dari jembatan Youtefa sampai Pasir dua pondok wisata itu kami yang bangun, tempat duduk, dan toilet cuman kita belum bikin logo, sehingga orang tidak tau,” terangnya.
Tidak hanya itu Yimin menjelaskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua juga membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Objek wisatanya.
Page: 1 2
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…
Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…
Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…
Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…
Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen…