

Bupati Mimika, Johannes Rettob memberikan keterangan kepada pers Senin (21/7) (foto:wahyu/cepos )
MIMIKA – Tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Emanuel Kemong (JOEL) dilewati dengan sejumlah dinamika. Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan tahun pertama kepemimpinannya di 2025, terjadi keterbatasan ruang fiskal yang disebabkan oleh program pembangunan yang sudah diketuk dalam Peraturan Daerah (Perda) sebelum ia dan Wakil Bupati dilantik.
Hal ini pun mengakibatkan sebagian besar anggaran belum dapat mengakomodir visi dan misi di era pemerintahannya. Bahkan, menurut Johannes sebagian kecil program dari visi dan misinya bersama Wakil Bupati baru dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Menyadari keterbatasan tersebut, Bupati John memusatkan perhatian pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterbatasan ini lantas mendorong Johannes Rettob dan Emanuel Kemong untuk fokus pada penataan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan publik.
Langkah tersebut dinilai menjadi dasar penting untuk tata kelola pemerintahan yang selama ini pincang. “Kami konsentrasi lebih baik pada reformasi birokrasi untuk pelayanan masyarakat, yaitu penataan birokrasi pemerintahan sesuai aturan dan ketentuan,” ucap Johannes saat dihubungi dari Mimika, Minggu, 26 Oktober 2025.
Adapun langkah penataan reformasi birokrasi yang telah dilakukan adalah penataan kelembagaan, perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan lainnya.
Salah satunya adalah dengan diluncurkannya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sementara ini beroperasi dengan menggunakan lantai 3 gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…