“Dari tiga itu, hanya satu perusahaan yang masih berada di bawah kawasan cagar alam, dan itu sudah diminta untuk keluar secara alami. Silakan mencari lokasi lain yang sesuai aturan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Jayapura menegaskan bahwa persetujuan masyarakat adat menjadi syarat utama dalam setiap aktivitas pembangunan dan pertambangan.
“Prinsip saya jelas. Selama masyarakat adat setuju dan memberikan persetujuan di wilayah mereka, pemerintah akan mendukung. Tapi kalau masyarakat adat tidak setuju, saya tidak akan ikut dan tidak akan menerbitkan izin,” tegasnya. (ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan hari ke enam ini…
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan satuan tugas TNI…
Menurut Abisai Rollo, tingginya angka kebakaran dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi perhatian serius semua…
Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melakukan Forum Koordinasi Strategi Percepatan Pembangunan. Pertemuan ini…
Gubernur Papua Matius D Fakhiri meminta masyarakat adat dilibatkan dalam pengelolaan saham PT Papua Divestasi…
Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan…