Hutan dan Persetujuan Masyarakat Perlu Diutamakan

SENTANI – Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dari pembahasan pertemuan yang dilakukan Presiden RI bersama kepala-kepala daerah se-tanah Papua, Presiden berpesan agar di Tanah Papua harus dibuka lahan kelapa sawit, guna mendukung peningkatan energi baru terbarukan.

“Meski demikian, kita tetap mengedepankan perlindungan lingkungan serta persetujuan masyarakat adat, yang mana hutan lindung harus dilindungi, dan pembukaan lahan juga harus berdasarkan dengan persetujuan masyarakat,” katanya, Jumat (19/12).

Menurut Yunus Wonda, terdapat peluang besar di sektor sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Presiden RI, kata dia, juga telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, untuk mengelola potensi tersebut, termasuk sektor energi dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh daerah.

Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh melanggar aturan, khususnya yang berkaitan dengan kawasan cagar alam.

“Kalau itu masuk wilayah cagar alam, maka harus kita hentikan. Itu prinsip. Tetapi jika sudah berada di luar kawasan tersebut, khususnya di dataran rendah, maka potensi itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Terkait izin pertambangan emas, Yunus Wonda mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 11 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jayapura. Namun berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hanya tiga perusahaan yang memiliki izin lengkap.