Sementara itu, Juru Bicara masyarakat adat Nendali, Asei, dan Keleublow, Erick Wally, mengatakan masyarakat adat masih menunggu penyelesaian hak ulayat atas lahan yang digunakan pemerintah untuk pembangunan jalan alternatif Telaga Ria–Nendali yang dibangun menjelang pelaksanaan PON XX Papua.
Menurut Erick, tanah yang digunakan merupakan kawasan dusun sagu milik masyarakat adat yang diberikan untuk mendukung pembangunan pemerintah dengan harapan adanya penyelesaian hak-hak masyarakat di kemudian hari.
“Kami sangat berterima kasih kepada MRP Pokja Adat yang telah memfasilitasi aspirasi masyarakat adat untuk bertemu pemerintah daerah dan mencari solusi atas persoalan ini,” ujarnya. Menurutnya, masyarakat adat berharap pemerintah daerah segera membuka ruang komunikasi guna mencari solusi bersama terkait hak ulayat yang masih dipersoalkan.
Sementara itu Cenderawasih Pos yang coba mengkonfirmasi tentang kekecewaan MRP tidak bertemu Bupati dan Wabup Jayapura belum mendapat respon. (ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Berangkat dari keprihatinan melihat anak-anak muda yang tumbuh di tengah lingkungan yang lekat dengan minuman…
Dalam aksinya, kelompok ini mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas insiden…
Puluhan siswa PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura diduga…
Langkah tegas ini disampaikan Ali Kabiay untuk meluruskan kesalahpahaman publik terkait kehadiran massa BMP RI…
Wacana redistribusi atau pengalihan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua ke kementerian dan…
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, platform seperti WhatsApp,…