

Abdul Rahman Basri (foto:Yohana/Cepos)
SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura mengusulkan sebanyak 14 kampung tahap pertama dari total 24 kampung pesisir dalam program pengembangan kampung nelayan Merah Putih.
Koordinator acara yang juga Asisten II Sekda Kabupaten Jayapura Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Rahman Basri, menjelaskan hingga saat ini dari 14 kampung yang diusulkan, sebanyak delapan kampung telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
“Dari 14 kampung yang kami usulkan, saat ini sudah ada delapan kampung yang memenuhi syarat administrasi dan teknis,” ujarnya Kamis (16/4).
Ia mengatakan, saat ini tim terpadu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama tim teknis terkait serta pemerintah Kabupaten Jayapura tengah melakukan peninjauan lapangan selama sepekan, sejak Senin hingga Sabtu.
Peninjauan dilakukan di delapan kampung yang telah memenuhi persyaratan, termasuk kunjungan lanjutan ke Kampung Muaib, Kampung Muris, dan Kampung Kendate, Kampung Tarfia dan beberapa kampus untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen secara administrasi maupun teknis.
Menurutnya, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan, serta mendukung percepatan program pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan strategis nasional.
“Kami berharap delapan kampung yang sudah memenuhi syarat ini dapat segera diproses lebih lanjut di Jakarta. Jika dinyatakan memenuhi ketentuan, maka akan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan,” jelasnya.
Ia menambahkan, rencana pembangunan kampung nelayan tersebut dijadwalkan mulai pada Mei atau Juni dan ditargetkan rampung pada Oktober hingga November mendatang.
Program ini akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kampung pesisir, dengan total 24 kampung yang direncanakan masuk dalam pengembangan kawasan nelayan Merah Putih.
Beberapa kampung yang diusulkan berada di Distrik Demta, Distrik Rafenirara, dan Distrik Depapre.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…