

Muh. Asari Tiris (foto:Mboik Cepos)
SARMI-Sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan direncakanan akan dilaksanakan bulan depan. DPRK Sarmi memastikan bahwa pembangunan fisik tidak akan bisa dilakukan. Hal ini lantaran kondisi keuangan daerah tengah mengalami defisit sebesar lebih dari Rp 4 miliar.
Ketua DPRD Sarmi, Muh Asari Tiris, Senin (1/9), menegaskan bahwa meski prioritas pembahasan APBD tetap berjalan seperti biasa, ruang untuk pembangunan fisik sudah tertutup.
“Ini dampak dari kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang terlalu berani menjalankan janji-janji politiknya setelah dilantik. Seperti menaikkan ULP ASN 100 persen dan memberikan gaji kepada kepala suku. Akibatnya, tidak ada uang yang sampai ke masyarakat saat ini,” ujar Asari.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…