

Muh. Asari Tiris (foto:Mboik Cepos)
SARMI-Sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan direncakanan akan dilaksanakan bulan depan. DPRK Sarmi memastikan bahwa pembangunan fisik tidak akan bisa dilakukan. Hal ini lantaran kondisi keuangan daerah tengah mengalami defisit sebesar lebih dari Rp 4 miliar.
Ketua DPRD Sarmi, Muh Asari Tiris, Senin (1/9), menegaskan bahwa meski prioritas pembahasan APBD tetap berjalan seperti biasa, ruang untuk pembangunan fisik sudah tertutup.
“Ini dampak dari kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang terlalu berani menjalankan janji-janji politiknya setelah dilantik. Seperti menaikkan ULP ASN 100 persen dan memberikan gaji kepada kepala suku. Akibatnya, tidak ada uang yang sampai ke masyarakat saat ini,” ujar Asari.
Page: 1 2
Fakhiri menegaskan, penguatan regulasi Otonomi Khusus menjadi penting agar pembangunan di Papua tetap berjalan meski…
Ketiga terdakwa tersebut yakni J. Victor Davis yang merupakan pilot dari pesawat Piper PA 23-250…
Penanganan kasus kerusuhan usai laga Persipura Vs Adhyaksa di Stadion Lukas Enembe, menemukan fakta baru.…
Selasa (12/5) pagi kemarin, layanan posko pengaduan masyarakat di Polres Jayapura terlihat sudah didatangi masyarakat…
Dimana pihak perusahaan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat. Tinggal langkah terakhir yaitu meminta…
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus…