Menurutnya, pekerjaan fisik saat ini hanya bisa dijalankan melalui APBD induk. Situasi ini dinilai fatal, karena perputaran uang di tengah masyarakat menjadi terhenti. “Sekalipun sektor pasar dan lainnya digerakkan, kalau tidak ada perputaran uang, masyarakat tetap menderita,” tambahnya.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat DPRD akan memanggil Bupati untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong pemerintah daerah lebih proaktif mencari sumber pendanaan lain, termasuk dari APBN.
“Asalkan ada pekerjaan masuk ke Sarmi, masyarakat kecil seperti tukang lokal bisa mendapat penghasilan. Walau kontraktornya bukan orang Sarmi, yang penting masyarakat bisa bekerja,”pungkasnya.(roy/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Sedangkan tubuhnya masih berada di atas motor Honda Varioa berwarna merah yang posisinya tergeletak di…
“Terkait Hari HAM Sedunia pada, 10 Desember 2025 mendatang, kami KNPB akan melakukan aksi demo…
Abisai menekankan bahwa Korpri adalah wadah pemersatu ASN sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.…
Penyerahan tahap II tersebut menandai bahwa penanganan perkara kini sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kejaksaan untuk…
Wali Kota menegaskan komitmennya sebagai pemegang kebijakan dan pengambil keputusan di Pemerintah Kota Jayapura. Ia…
Pembentukan satgas ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas nasional, terutama di wilayah-wilayah yang…