Menurutnya, pekerjaan fisik saat ini hanya bisa dijalankan melalui APBD induk. Situasi ini dinilai fatal, karena perputaran uang di tengah masyarakat menjadi terhenti. “Sekalipun sektor pasar dan lainnya digerakkan, kalau tidak ada perputaran uang, masyarakat tetap menderita,” tambahnya.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat DPRD akan memanggil Bupati untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong pemerintah daerah lebih proaktif mencari sumber pendanaan lain, termasuk dari APBN.
“Asalkan ada pekerjaan masuk ke Sarmi, masyarakat kecil seperti tukang lokal bisa mendapat penghasilan. Walau kontraktornya bukan orang Sarmi, yang penting masyarakat bisa bekerja,”pungkasnya.(roy/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
BTM bersama tim akan menjalankan tugas pengarah bersama PGIW Papua, pengurus FK PKB di tiga…
Kondisi laut yang tidak bersahabat ini membuat para nelayan memilih untuk mengamankan aset mereka daripada…
Dalam peninjauan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura merencanakan penambahan luas lahan TPU Dosay sekitar 5 hektare…
Ia tak menampik bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan terkait pelanggaran HAM yang belum sepenuhnya…
Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM adalah sebuah hal yang lumrah. Dimana lima region lainnya dibelahan…
General Manager Bandara Internasional Sentani, I Nyoman Noer Rohim, mengatakan, berdasarkan data operasional bandara, jumlah…