Pejabat Pemprov Papeg Diminta Segera Laporkan LHKPN

“Melalui pelaporan ini, masyarakat dapat menilai sejauh mana integritas seorang pejabat publik dalam mengemban amanah negara. LHKPN sebagai instrumen transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dan sebagai alat deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang.”kata Tabo

Ia juga mengaku jika LHKPN menjadi bukti integritas dan akuntabilitas seorang pejabat publik dan peningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dasar hukum pelaksanaan LHKPN diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Dengan adanya LHKPN kepada KPK dan publik dapat memantau perubahan kekayaan pejabat sebelum, selama, dan setelah menjabat.” tutupnya. (jo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q