

Foto bersama Komisi IX DPR RI dengan peserta sosialisasi di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Jumat (12/5). (Komisi IX DPR RI For Cepos)
WAMENA-Komisi IX DPR RI selaku mitra kerja BKKBN melakukan sosialisasi pencegahan stunting kepada masyarakat di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Jumat (12/5).
Dalam keterangan pers, Tenga Ahli Komisi IX DPR RI, Efalina Gultom mengemukakan, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dan bekerja keras mempercepat perbaikan gizi untuk kehidupan anak-anak generasi penerus bangsa.Terutama di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
“Komitmen Pemerintah Indonesia telah dinyatakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, fokus utama adalah pemenuhan kebutuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” kata Efalina Gultom usai melakukan sosialisasi.
Lanjut Efalina Gultom menyebutkan, upaya pencegahan stunting pada anak menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan warga masyarakat Jayawijaya.
“Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak Balita akibat kekurangan gizi anak masih dalam kandungan hingga dilahirkan ke dunia,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Narius Auparai, M.Si menyebutkan, masalah stunting bukan hal yang sepele, karena mengancam kualitas generasi emas Papua Pegunungan.
“1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) sangat penting dalam tumbuh kembang manusia. Sekitar 80% perkembangan otak dan organ tubuh terjadi di masa emas anak,”terangnya.
Menurut dia, kehilangan kesempatan untuk tumbuh optimal di masa ini bisa menyebabkan stunting yang dampaknya berkepanjangan.
Di tempat yang sama Ramlia Salim S.E M.AP selaku narasumber dari DPA3KB Provinsi Papua Pegunungan dalam materinya menjelaskan, 1000 Hari Pertama Kehidupan merupakan periode kritis emas.
“Karena itu, sebaiknya ibu mempersiapkan kualitas ASI sejak masa kehamilan. Ini bisa dilakukan dengan mencukupi asupan gizi harian demi kualitas ASI terbaik setelah anak lahir,” kata Ramlia.(rel/tho)
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…