Ia juga menerangkan OPD teknis itu tahu dinas mana saja yang menggunakan anggaran Otsus Papua itu mereka harus dipanggil saja, kalau OPD tak mampu atau tak bisa mempertanggungjawabkan dana itu maka di tahun anggaran berikutnya tidak usah diberikan program dan kegiatan dari sumber dana otsus.
Ia menambahkan DPRP akan mendorong ke OPD teknis yang mengelola anggaran dari semua sumber anggaran ini agar lebih proaktif dalam mempersiapkan pertanggungjawabannya, bukan hanya meminta tambahan anggaran saja, lebih baik anggaran yang sedikit itu digunakan sesuai dengan yang direncanakan, di programkan dan tepat sasaran.
“Pertanggungjawabannya juga harus cepat yang sudah dipakai itu dipertanggungjawabkan, oleh karena itu kami harapkan tidak hanya ada kerjasama tapi juga ada ketegasan eksekutif agar jangan lagi di akhir tahun kegiatan dilaksanakan baru uang beredar,” tambahnya. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Pegunungan mendorong penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau Porda guna…
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Papua, Arya Sinulingga, akan melakukan koordinasi dengan pengurus PSSI Papua…
Presiden Direktur NCK, Owen Rahadiyan, mengaku puas terhadap perkembangan permainan tim selama masa pemusatan latihan…
- Sebanyak 89 crosser akan saling adu kecepatan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Region VI,…
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…
Merespon terkait dengan kasus tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…