Ia juga menerangkan OPD teknis itu tahu dinas mana saja yang menggunakan anggaran Otsus Papua itu mereka harus dipanggil saja, kalau OPD tak mampu atau tak bisa mempertanggungjawabkan dana itu maka di tahun anggaran berikutnya tidak usah diberikan program dan kegiatan dari sumber dana otsus.
Ia menambahkan DPRP akan mendorong ke OPD teknis yang mengelola anggaran dari semua sumber anggaran ini agar lebih proaktif dalam mempersiapkan pertanggungjawabannya, bukan hanya meminta tambahan anggaran saja, lebih baik anggaran yang sedikit itu digunakan sesuai dengan yang direncanakan, di programkan dan tepat sasaran.
“Pertanggungjawabannya juga harus cepat yang sudah dipakai itu dipertanggungjawabkan, oleh karena itu kami harapkan tidak hanya ada kerjasama tapi juga ada ketegasan eksekutif agar jangan lagi di akhir tahun kegiatan dilaksanakan baru uang beredar,” tambahnya. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
TPNPB Kodap XVI Yahukimo juga lanjut Sebby mengancam akan terus melakukan patroli dan operasi terhadap…
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan empat warga negara asing (WNA) asal China sebagai tersangka dalam kasus…
Bergerak mandiri secara swadaya dengan tim inti tiga orang dan dibantu enam relawan, mereka rajin…
Budi menerangkan, daging sapi justru terbukti memiliki kandungan lemak jenuh lebih tinggi dibanding kambing. Ia…
Kamus menjelaskan bahwa masuknya investasi berskala raksasa dalam wujud Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti perkebunan…
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, KPK sangat berhati-hati dalam mengadopsi aturan baru agar tidak menimbulkan…