Tanah 7 Hektar di Distrik Bpiri Direkomendasikan Bangun Sekolah Rakyat

WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pengunungan melalui Kepala Dinas Sosial Papua Pengunungan mengapresiasi respon cepat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang dengan cepat mendapatkan lokasi (tanah) untuk dibangunnya sekolah rakyat yang menjadi salah satu program dari pemerintah pusat yang bakal di jalankan di wilayah tersebut.

Plt. Kepala Dinas Sosial Papua Pengunungan Yanius Y Telenggen,SH.M.AP menyatakan bulan lalu dirinya bersama rombongan Gubernur Papua Pengunungan John Tabo ke Jakarta membawa proposal mengajukan untuk sekolah rakyat yang akan di bangun di Jayawijaya.

“Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bupati Jayawijaya Atenius Murip dan jajarannya berkunjung langsung ke Distrik Bpiri. Dimana dalam kunjungan bersama ini, nampaknya masyarakat Distrik Bpiri melalui tokoh-tokoh masyarakat dan kepala-kepala suku disini, telah menyediakan tanah seluas 7 hektar untuk dibangun sekolah rakyat,” ungkapnya Senin (7/7) di Wamena

Yanius menjelaskan jika sekolah rakyat ini merupakan atensi pemerintah pusat, dan siap membantu setiap provinsi dalam menjalankan program ini, namun membangun sekolah rakyat ada syaratnya, dimana Pemprov Papua Pengunungan bersama pemerintah kabupaten di wilayah Papua Pengunungan menyiapkan lokasi pembangunan sekolah rakyat.

“Dengan luas yang dibutuhkan sekitar 7 hektar, sebagaimana maunya pemerintah pusat ini berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia diberlakukan syarat yang sama, sehingga pemerintah Provinsi Papua Pegunungan ingin membangun komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan program pemerintah pusat terkait sekolah rakyat ini.”jelas Kadis Sosial Provinsi Papua Pegunungan