WAMENA – Pemda Jayawijaya resmi menyerahkan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) kepada OPD untuk digunakan dalam belanja daerah serta juga menjalankan program dan kegiatannya untuk tahun 2024 ini. Penyerahan dilakukan langsung oleh PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo , SE, MM kepada OPD,diterima secara simbolis oleh 4 OPD.
Diingaktkan bagi kepala OPD, bahwa hal –hal yang belum dimasukan dalam pelayanan dasar masyarakat untuk bisa disesuaikan, amksudnya sehingga pelayanan dasar yang belum terakomodir ini akan disesuaikan nanti akan dilihat secara prioritas contoh masalah drainase yang tersumbat dalam kota sebab daru hujan sedikit jalan sudah tergenang, ini yang diharapkan ada keberpihakan DPA ini kepada layanan dasar.
“kita juga mendorong transparansi dalam pengolahan keuangan daerah, dan diharapkan semua OPD dalam perda ini kita minta untuk dioptimalkan daftar nama penerima bansos, alamatnya dimana , dan berapa jumlah yang diberikan setiap individu dalam penyalurannya,”ungkapnya Kamis (4/4) kemarin.
Ia juga mengakui jika ada sekitar Rp 6 Milyar lebih yang akan diperuntukan untuk bantuan social dari Pemda Jayawijaya kepada masyarakat, namun belum dilihat data masyarakat, ini yang penting nanti harus dipayungi oleh SK pemerintah daerah terkait penerima hibah dan bantuan itu agar jelas siapa yang menerima berapa , dimana alamatnya dan ini bentuk transparansinya.
“dengan ini dilakukan sehingga kita bisa tetapkan masyarakat yang ada dalam daftar penerima itu betul –betul masyarakat yang membutuhkan atau yang masuk dalam miskin ekstrim, tidak bolehyang seharusnya dapat malah tidak dapat dan yang mampu yang dapat ini yang harus diluruskan dalam pelaksanaannya,”kata Sumule Tumbo.
Kata Sumule, saat ini sudah masuk dalam awal bulan April sehingga semua harus berjalan dulu barulah nanti berproses untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kepentingan layanan dasar masyarakat, ia melihat tempat penampungan air untuk menjadi air minum itu juga belum, namun komitmen pemerintah ingin merealisasikan layanan air minum ke masyarakat Jayawijaya sekurang –kurangnya 80 persen.
“masalah Air ini merupakan kebutuhan manusia sehingga sudah menjadi kewajiban pemda Jayawijaya untuk merealisasikan itu, oleh karena itu kita ajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawal pelaksanaannya mana kala ada yang menyimpang silahkan berteriak bersama menyuarakan kebenaran,”bebernya
Ia juga mengaku kalau saat ini sudah masuk dalam pelaksanaannya sehingga PJ Bupati memohon kepada seluruh lapiran masyarakat, dan komponen masyarakat baik itu FKUB, PGGJ, KNPI atau ormas –ormas, seluruh komponen masyarakat diajak dalam proses pelayanan dan pembangunan di Jayawijaya dengan menggunakan APBD.
“Kita kawal penggunaan APBD secara transparan dan bertanggungjawab manakala ada yang menyimpang dari koridor kebutuhan dasar masyarakat mari berteriak bersama untuk menyuarakan kebenaran,”
PJ Bupati Jayawijaya juga menegaskan jika pemerintah daerah sudah tandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan, dan juga nanti akan dilakukan dengan BPKP agar janji layanan dasar kepada masyarakat sesuai alokasi anggaran yang ada didalam Perda APBD bisa direalisasikan dengan baik . (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos