“dengan ini dilakukan sehingga kita bisa tetapkan masyarakat yang ada dalam daftar penerima itu betul –betul masyarakat yang membutuhkan atau yang masuk dalam miskin ekstrim, tidak bolehyang seharusnya dapat malah tidak dapat dan yang mampu yang dapat ini yang harus diluruskan dalam pelaksanaannya,”kata Sumule Tumbo.
Kata Sumule, saat ini sudah masuk dalam awal bulan April sehingga semua harus berjalan dulu barulah nanti berproses untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kepentingan layanan dasar masyarakat, ia melihat tempat penampungan air untuk menjadi air minum itu juga belum, namun komitmen pemerintah ingin merealisasikan layanan air minum ke masyarakat Jayawijaya sekurang –kurangnya 80 persen.
“masalah Air ini merupakan kebutuhan manusia sehingga sudah menjadi kewajiban pemda Jayawijaya untuk merealisasikan itu, oleh karena itu kita ajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawal pelaksanaannya mana kala ada yang menyimpang silahkan berteriak bersama menyuarakan kebenaran,”bebernya
Ia juga mengaku kalau saat ini sudah masuk dalam pelaksanaannya sehingga PJ Bupati memohon kepada seluruh lapiran masyarakat, dan komponen masyarakat baik itu FKUB, PGGJ, KNPI atau ormas –ormas, seluruh komponen masyarakat diajak dalam proses pelayanan dan pembangunan di Jayawijaya dengan menggunakan APBD.
“Kita kawal penggunaan APBD secara transparan dan bertanggungjawab manakala ada yang menyimpang dari koridor kebutuhan dasar masyarakat mari berteriak bersama untuk menyuarakan kebenaran,”
PJ Bupati Jayawijaya juga menegaskan jika pemerintah daerah sudah tandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan, dan juga nanti akan dilakukan dengan BPKP agar janji layanan dasar kepada masyarakat sesuai alokasi anggaran yang ada didalam Perda APBD bisa direalisasikan dengan baik . (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas II Jayapura Semuel…
Penyidik juga sebelumnya telah memintai keterangan dari sejumlah saksi pasca kejadian tersebut. Ipda Teguh melanjutkan,…
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.…
Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini…
Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming…