

Ketiga persangka penyelundupan ratusan kilogram teripang Ilegal saat akan dititipkan Petugas Bea dan Cukai Merauke di Lapas Klas IIB Merauke, Sabtu, (9/4) lalu.(FOTO: Ist for Cepos)
MERAUKE-Kendati ada tuntutan dari sejumlah masyarakat Merauke yang menamakan dirinya Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SMPK) agar 3 tersangka teripang dibebaskan, namun pihak Kantor Bea dan Cukai tetap akan melanjutkan proses hukum terhadap ketiga tersangka Teripang yang dijerat dengan sangkaan kepabaenan tersebut.
Kepala Bea Cukai Merauke, Dian Monas Junaidy mengungkapkan, ada undang-undang yang harus dipatuhi. ‘’Kami sebagai pelaksana dari undang-undang itu harus menjalankan UU tersebut,’’ tandasnya.
Soal tuntutan masyarakat, Dian Monas Junaidi mengatakan, bukan kapasitasnya selaku penyidik untuk melakukannnya. ‘’Bukan kapasitas saya selaku penyidik untuk melakukannya. Mungkin nanti ada pihak-pihak lain yang dapat menetapkan. Sebagai penyidik, tetap melakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan sampai saat ini, proses hukumnya tetap berlanjut,’’ tandas Dian Monas Junaidy.
Secara terpisah, Ketua DPRD Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina menjelaskan, tidak ada keputusan yang bisa membatalkan proses hukum terhadap ketiga warga yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut. ‘’Karena proses hukumnya sudah berjalan dan tak mungkin akan ditarik kembali. Mungkin ada proses ruang yang bisa dilihat sehingga dapat meringankan nanti,’’jelasnya.
Nah mungkin di ruang itu ada kebijakan dari Bea dan Cukai yang dapat meringakan atau mengurangi hukuman dari ketiga warga kita itu nantinya,’’ jelasnya.
Karena itu, lanjut Benjamin Latumahina, pihaknya telah menugaskan Wakil Ketua I DPRD Merauke Al Moratus Solikha, untuk bersama-sama dengan Kabag Hukum, kemudian Kapolres dan Bea Cukai untuk bersama-sama mencari ruang yang dapat meringankan hukuman dari ketiga warga tersebut.
‘’Yang jelas seluruh anggota dewan memohon untuk dapat dipertimbangkan, yang dapat meringankan hukuman dari ketiga warga kita yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu,’’tandasnya. (ulo/tho)
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan hari ke enam ini…
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan satuan tugas TNI…
Menurut Abisai Rollo, tingginya angka kebakaran dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi perhatian serius semua…
Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melakukan Forum Koordinasi Strategi Percepatan Pembangunan. Pertemuan ini…