

KPU Provinsi Papua saat melakukan evaluasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemetaan TPS khusus bagi 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua di Merauke yang berlangsung selama 3 hari, dimulai Senin (21/11). (FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua masih melakukan tahapan Pemilu di 3 Daerah Otonom Baru (DOB) provinsi di Papua yakni Papua Selatan, Papua Pegunugan dan Papua Tengah.
Devisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Papua, Melkianus Kambuaya di Merauke di sela-sela evaluasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemetaan TPS khusus, mengungkapkan, KPU Provinsi Papua yang ada sekarang ini bekerja berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Karena itu, sepanjang belum ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), maka KPU Provinsi Papua masih tetap melaksanakan tahapan di 3 DOB baru tersebut.
‘’Sepanjang Perppu atas UU Nomor 7 tahun 2017 tersebut, maka kami dari KPU Provinsi Papua masih tetap melaksanakan tahapan Pemilu serentak di 3 DOB provinsi di Papua tersebut. Tapi, kalau nanti Perppu sudah ada, maka kami tidak melaksanakan tahapan Pemilu serentak di 3 DOB baru ini. Tapi akan dilakukan oleh KPU RI sambil melakukan seleksi komosioner KPU di 3 DOB baru itu. Jadi sampai sekarang kami masih satu untuk 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua,’’ tandasnya.
Sementara terkait dengan rapat koordinasi tersebut, Melkianus Kambuaya mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini untuk evaluasi pemutakhiran pemilih berkelanjutan mulai dari Januari sampai September 2022. ‘’Kita evaliuasi dan kita persiapan untuk masuk pada pemutakhiran pemilih pemilu, baik pemilu maupun Pilkada 2024. Itu yang KPU Provinsi Papua Devisi data mengundang teman-teman dari 29 kabupaten kota di seluruh Papua hadir di Merauke untuk melakukan evaluasi dan pemetaan TPS khusus,’’ jelasnya. TPS khusus ini tambah dia, seperti yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, rumah sakit, perbatasan, daerah-daerah konflik atau di perusahaan-perusahaan besar. (ulo/tho)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…