Sementara itu, pemilik hak ulayat saat dikonfirmasi, enggan memberikan komentar terkait dengan pemalangan tersebut.
Namun sekira pukul 11.30 WIT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kande Kahol, S.STP, M.Si menemui langsung para pemilik hak ulayat yang berada di dalam ten da tersebut. Begitu juga dari Kepolisian Resor Merauke yang dipimpin langsung Kabag Ops tiba di TKP AKP Irwanto Sawal, SH juga tiba di TKP.
Setelah melakukan negosiasi, akhirnya pemilik hak ulayat bersedia untuk membuka palang tersebut. Termasuk sasi adat yang telah dipasang di halaman TK tersebut, para pemilik hak ulayat bersedia membongkar dimana Pemerintah Kabupaten Merauke bersedia untuk memberi tanda buka palang sebesar Rp 10 juta sebagai ganti dari biaya angkutan tenda dan bahan sasi yang telah dipasang tersebut.
Pemilik hak ulayat juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 3 miliar, namun setelah melalui negosiasi, pemilik hak ulayat bersedia untuk turun menjadi Rp 2 miliar dengan catatan, para pemilik hak ulayat tetap harus mengikuti prosedur mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Merauke. (ulo/wen)
Page: 1 2
Pemerintah Provinsi Papua mulai mendorong percepatan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan…
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan…
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima dan…
Meski demikian penerimaan mahasiswa baru di UNIKA tahun ini ini bersifat terbatas karena banyak faktor,…
Tim Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Papua mengamankan tiga orang terduga pelaku kasus penadahan…
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, menyampaikan bahwa perkembangan penanganan kasus menunjukkan hasil…