

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat meninjau progress pembangunan Kantor Gubernur, DPRP, MRP dan Rusun di Pusat Pemerintahan Papua Selatan, Eks KTM Salor, Merauke, Kamis (4/9). (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan di Eks Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Dorongan itu menyusul laporan keterlambatan pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) saat meninjau progres pembangunan pusat pemerintah Papua Selatan di Salor, Kamis (4/9) sore.
Di sela-sela peninjauan,Gubernur Apolo mengatakan progres pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Selatan tinggal dua persen. Sementara sisa pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua Selatan masih 21 persen dan mengalami keterlambatan.
“Pembangunan Kantor DPRP Papua sisa dua persen, kantor MRP sisa 21 persen pengerjaannya, jauh sekali,”kata Gubernur Apolo. Melihat kondisi itu, Gubernur Apolo menanyakan keberadaan material yang digunakan. Ia berharap kantor itu segera diselesaikan agar rampung tepat waktu sesuai target yakni Desember 2025.
Ia meminta agar progres tertulis terkait perkembangan pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan diserahkan kepadanya. “Pembangunan Kantor MRP harus bisa cepat selesai supaya sesuai dengan target,”tegasnya.
Mantan Rektor Uncen Jayapura ini menilai salah satu keterlambatan pembangunan Kantor MRP dari awal waktu pengerjaan, harusnya mulai Januari 2025 dikerjakan tapi molor. “Setelah Februari, bulan tiga yakni Maret 2025 barulah Kantor MRP mulai dikerjakan sehingga terlambat,”ujar Gubernur Apolo disela-sela peninjauan.
Selanjutnya, Pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan sudah hampir rampung dan masuk tahap finishing. Ia meminta kantor gubernur secepatnya selesai. Kemudian, pembangunan rumah khusus untuk pejabat sudah rampung kini masuk tahap finising. Gubernur Apolo meminta agar ada sedikit halaman yang bisa dimanfaatkan oleh pejabat yang menempati.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…